Latar Belakang

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, telah mengambil serangkaian langkah taktis untuk mempercepat pemulihan pascabencana di Aceh dan Sumatera. Dengan membentuk Satuan Tugas Satgas Pemulihan Pascabencana DPR yang berkantor langsung di Aceh, Dasco bertujuan memangkas birokrasi, memperkuat koordinasi pusat-daerah, serta memastikan bantuan dan pembangunan tepat sasaran.

Empat Gebrakan Utama

Dalam laporan per tanggal 5 Januari 2026, ada empat gebrakan penting yang disebut sebagai inisiatif Dasco yang mempercepat penanganan pemulihan bencana Aceh. Berikut penjelasannya:

1. Pemangkasan Jalur Birokrasi Melalui Kehadiran Langsung Satgas di Aceh
Dasco memerintahkan kementerian/lembaga terkait menunjuk Person in Charge PIC yang tinggal dan bekerja di Aceh. Tujuannya agar keputusan dapat diambil secara cepat—dalam hitungan jam—tanpa harus melalui proses administratif ke Jakarta.

2. Penambahan Anggaran Khusus DAK sebesar Rp1,63 Triliun
Melalui inisiatif Satgas DPR, Dasco berhasil mendorong peningkatan Dana Alokasi Khusus DAK untuk Aceh sebesar Rp1,63 triliun agar pemulihan pascabencana dapat berjalan lebih lancar dan dana lebih memadai untuk kebutuhan mendesak.

3. Membuka Dukungan dan Bantuan Asing serta Meningkatkan Anggaran Pemulihan menjadi Rp60 Triliun
Informasi dari lapangan yang akurat dan pengawasan langsung Dasco berpengaruh pada keputusan Presiden Prabowo Subianto, yaitu membuka bantuan asing dan menetapkan target anggaran pemulihan menjadi Rp60 triliun. Perubahan ini dianggap sebagai hasil dari input-data lapangan yang dikawal Satgas.

4. Pengawasan Lapangan yang Mendorong Pendekatan Pro-Kemanusiaan
Kehadiran fisik Dasco di Aceh serta Rapim Satgas bersama pejabat pusat dan daerah memungkinkan aspirasi masyarakat terdampak sampai secara langsung ke pengambil kebijakan. Ini memicu perubahan sikap pemerintah pusat menjadi lebih progresif dan responsif terhadap kebutuhan mendesak di lapangan.

Dampak dan Implikasi

Inisiatif–inisiatif tersebut dibangun untuk memperkuat koordinasi antar instansi pemerintah, memperjelas peran dan tanggung jawab masing–masing pihak pusat, provinsi, kabupaten, serta mempercepat pemulihan infrastruktur dan hunian masyarakat korban bencana.

Beberapa hasil yang terlihat saat ini antara lain mulai terbukanya akses jalan dan jembatan, persiapan hunian sementara dan tetap, serta sinkronisasi data desa yang rusak berat untuk kelanjutan program relokasi. Namun, beberapa wilayah disebut memerlukan perhatian khusus dan resource yang signifikan.

Catatan Penting dan Tantangan

Meski target anggaran mencapai angka besar, realisasi di lapangan tetap menghadapi hambatan seperti verifikasi data desa terdampak, harga material, serta adaptasi regulasi lokal dan pusat. Pemindahan PIC secara permanen dan kehadiran pejabat tinggi di Aceh diharapkan bisa meminimalkan keterlambatan respon tersebut.

Secara keseluruhan, strategi ini menunjukkan perubahan paradigma dalam penanganan bencana di Indonesia, yaitu dari birokrasi yang lambat ke mekanisme responsif yang berbasis kawasan terdampak dan data lapangan. Keberlanjutan inisiatif ini akan sangat tergantung pada konsistensi pelaksanaan antar pemangku kepentingan.