Ringkasan Revisi UU Perdagangan Luar Negeri

Parlemen China telah menyetujui revisi Undang-Undang Perdagangan Luar Negeri yang akan mulai berlaku pada 1 Maret 2026, sebagaimana diumumkan oleh kantor berita Xinhua. Revisi ini dimaksudkan untuk memperkuat posisi Beijing dalam menghadapi perang dagang, serta memberikan kemampuan hukum untuk menindak negara mitra dagang yang mengambil tindakan merugikan perdagangan atau membatasi ekspor China. Peraturan ini juga mencakup pembatasan ekspor mineral strategis sebagai bagian dari strategi ekonomi dan keamanan nasional.

Tujuan Utama dan Cakupan Perubahan

Revisi ini tidak hanya menguatkan instrumen pembelaan perdagangan yang telah ada, tetapi juga memperluas fokus ke bidang perdagangan digital dan ekonomi hijau. Selain itu, pemerintah China menegaskan kembali pentingnya perlindungan atas hak kekayaan intelektual serta usaha untuk melakukan harmonisasi dengan standar internasional, khususnya Perjanjian Komprehensif dan Progresif Kemitraan Trans-Pasifik CPTPP.

Dalam perubahan ini, perdagangan luar negeri dikaitkan lebih erat dengan pembangunan ekonomi dan sosial nasional. Pemerintah diberi landasan hukum yang lebih jelas untuk membalas tindakan negara mitra dagang yang dianggap tidak adil, serta menggunakan konsep daftar negatif negative list untuk membuka atau membatasi sektor-sektor bagi investor asing.

Konteks Sejarah dan Perbandingan dengan Revisi Sebelumnya

Undang-Undang Perdagangan Luar Negeri pertama kali disahkan pada tahun 1994 dan telah mengalami tiga kali revisi sejak China bergabung dengan World Trade Organization WTO pada 2001. Revisi terakhir sebelum ini terjadi pada tahun 2022.

Berbeda dari revisi pada tahun 2020, yang banyak menitikberatkan pada instrumen pertahanan perdagangan dalam merespons kebijakan tarif proteksionis Amerika Serikat masa pemerintahan Donald Trump, perubahan kali ini lebih fokus pada standar perdagangan internasional modern dan kepatuhan terhadap norma global.

Dampak Terhadap Pelaku Swasta dan Hubungan Internasional

Revisi UU memberi wewenang baru kepada pemerintah China untuk menghadapi potensi gugatan atau kritik dari sektor swasta. Pemerintah dilaporkan memperjelas redaksi terkait tanggung jawab dan kondisi hukum apabila perusahaan swasta melakukan kegiatan yang menimbulkan kontoversi, termasuk dalam konteks ekspor barang sensitif.

Salah satu contoh ketegangan adalah kasus penangguhan operasional platform e-commerce Shein oleh pemerintah Prancis karena kontroversi penjualan boneka seks yang menyerupai anak-anak. Kasus seperti ini menjadi perhatian penting dalam mengatur aktivitas perusahaan swasta internasional dan implikasinya terhadap kebijakan perdagangan China.

Selain itu, pemerintah China akan memiliki dasar hukum yang lebih kuat untuk melarang impor produk dari negara tertentu bila dinilai merugikan kepentingan nasional. Contoh terkini adalah larangan impor produk makanan laut dari Jepang sebagai respons atas perselisihan yang lebih luas terkait isu Taiwan dan kebijakan perdagangan bilateral.