Ringkasan Program Bantuan Sosial yang Dilanjutkan di 2026

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial Kemensos memastikan bahwa sejumlah program bantuan sosial bansos tetap dilaksanakan pada tahun 2026. Program-program tersebut mencakup bantuan tunai, pangan, pendidikan, dan kesehatan yang ditujukan untuk membantu masyarakat rentan. Komitmen ini juga ditunjang oleh alokasi anggaran perlindungan sosial sebesar Rp 508,2 triliun, meningkat sekitar 8,6% dari anggaran tahun sebelumnya.

Komponen Bantuan Utama dan Alokasi Anggaran

Dana perlindungan sosial tahun 2026 dialokasikan untuk:

• Kebutuhan dasar senilai Rp 315,5 triliun, mencakup Program Keluarga Harapan PKH, Kartu Sembako BPNT, subsidi energi dan non-energi, Bantuan Langsung Tunai BLT Desa, serta bantuan bagi korban bencana dan kelompok rentan.
• Pendidikan berupa Program Indonesia Pintar PIP, Kartu Indonesia Pintar Kuliah KIP Kuliah, dan program Sekolah Rakyat dengan total alokasi sekitar Rp 37,5 triliun.
• Kesehatan melalui Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional PBI JKN serta asuransi kelas III untuk pekerja bukan penerima upah, dengan total alokasi sekitar Rp 69 triliun.
• Pemberdayaan, termasuk subsidi Kredit Usaha Rakyat KUR dan subsidi pupuk, dengan alokasi sekitar Rp 86,2 triliun bertujuan memperkuat usaha rakyat dan ketahanan pangan.

Kriteria Penerima dan Data Dasar

Penyaluran bansos akan didasarkan pada data terintegrasi yaitu Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional DTSEN. Target utama adalah penerima di desil terbawah misalnya desil 1–4, dengan program seperti PKH ditujukan untuk sekitar 10 juta keluarga penerima manfaat KPM dan Kartu Sembako atau BPNT untuk ±18 juta KPM.

Cara Cek Status Penerima

Masyarakat dapat memeriksa status penerimaan bansos melalui langkah berikut:

• Akses situs resmi Kemensos atau aplikasi resmi terkait, lalu cari menu cek status penerima bansos.
• Masukkan data identitas seperti NIK dan alamat sesuai KTP dan data registrasi sosial ekonomi. Pastikan data sudah tercatat dalam DTSEN.
• Verifikasi melalui pemberitahuan resmi dari pemerintah atau instansi setempat jika nama masuk daftar penerima.

Tujuan dan Harapan Pemerintah

Peningkatan anggaran bansos dan penggunaan data terpusat bertujuan:

• Mengedepankan keakuratan distribusi sehingga bantuan tepat sasaran dan mengurangi bantuan yang tidak layak diterima masyarakat yang tidak membutuhkan.
• Menjaga daya beli masyarakat dan menghadapi tantangan ekonomi akibat fluktuasi harga dan kondisi global.
• Mendorong pemerintah pusat dan daerah lebih efisien dalam penyaluran bansos serta pemanfaatan program pemberdayaan masyarakat.