Refleksi 2025: Indikator Pembangunan yang Membaik

Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, dalam refleksi akhir tahun pada 31 Desember 2025, menyajikan kinerja makro pembangunan provinsi selama tahun 2025. Ia mengungkap bahwa Indeks Pembangunan Manusia IPM Papua mencapai nilai 74,69. Tingkat kemiskinan berada di 19,16 persen, sementara tingkat pengangguran tercatat sebesar 6,97 persen. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan III menduduki posisi tertinggi di kawasan Papua, yaitu 4,21 persen. Harapan hidup rata-rata di provinsi ini mencapai usia 70,77 tahun, dan prevalensi stunting tercatat 28,6 persen, yang masih menjadi tantangan signifikan bagi pemerintah. Penghargaan TPID Award tahun 2025 juga diraih Papua sebagai pengakuan atas keberhasilan menjaga stabilitas harga dalam konteks inflasi global dan nasional.

Kepemimpinan Baru dan Rangka Fondasi Strategis

Sejak dilantik pada 8 Oktober 2025 bersama Wakil Gubernur Aryoko Rumaropen oleh Presiden Prabowo Subianto, Gubernur Fakhiri telah menetapkan sejumlah langkah strategis untuk memperkuat landasan pembangunan Papua. Fokusnya termasuk peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, pengelolaan sumber daya lokal, dan peningkatan daya saing ekonomi di tengah konteks tantangan geografi dan sosial.

Arah Kebijakan Prioritas Tahun 2026

Pemerintah Provinsi Papua menetapkan strategi besar untuk tahun 2026 yang meliputi upaya menjadikan Papua sebagai lumbung pangan. Salah satu target prioritas adalah mencetak 5.380 hektare sawah baru guna meningkatkan ketahanan pangan di dalam provinsi. Ini sejalan dengan niat menyokong swasembada pangan dan mengurangi ketergantungan pasokan dari luar Papua.

Selain itu, arah kebijakan akan mencakup penguatan sektor pertanian melalui pendampingan teknis, penyediaan sarana produksi, dan peningkatan sistem pascapanen. Pemanfaatan pangan lokal juga menjadi bagian dari strategi untuk memperkuat kemandirian pangan Papua.

Tantangan yang Masih Mendasar

Meskipun berbagai indikator menunjukkan perbaikan, prevalensi stunting yang masih tinggi menjadi sorotan penting. Angka 28,6 persen masih berada di atas target nasional dan memerlukan intervensi kesehatan dan gizi yang lebih kuat.

Tantangan geografis yang mempanjang jarak distribusi serta biaya logistik yang tinggi di berbagai daerah di Papua turut mempengaruhi efektivitas program pembangunan dan pengendalian harga pangan.

Keterkaitan dengan Kebijakan Nasional

Strategi Papua untuk swasembada pangan menjadi bagian integral dari visi nasional Presiden Prabowo Subianto yang ingin setiap provinsi mampu mandiri dalam pemenuhan kebutuhan pokok. Menteri Pertanian menargetkan ketahanan pangan Papua tercapai dalam tiga tahun ke depan melalui pencetakan lahan baru dan revitalisasi pabrik sagu.

Program cetak sawah di Papua yang bertujuan mencetak area yang cukup luas juga selaras dengan arahan pemerintah pusat untuk memperkuat lumbung pangan nasional. Provinsi ini memperoleh dukungan dalam hal regulasi, dukungan teknis, dan bagian dari Program Strategis Nasional Kementerian Pertanian.