Ringkasan Utama

Perempuan di Indonesia secara struktural selalu menghadapi dampak yang lebih berat ketika bencana terjadi. Di luar kehilangan materi, mereka juga menanggung beban domestik, tanggung jawab keluarga, ancaman kekerasan, serta kebutuhan reproduksi yang sering terabaikan. Kondisi ini bukan sekadar efek lokal, melainkan wujud nyata dari ketidaksetaraan gender yang teramat panjang dan mendalam.

Beban Ganda Perempuan: Fakta dan Dampaknya

Ketika banjir, longsor, atau gempa melanda, perempuan tidak hanya menjadi korban kerusakan fisik seperti laki-laki. Namun mereka tetap melihat wilayah domestik—rumah, perawatan anak, masak dan bersih-bersih—yang harus terus dijaga walau sumber daya terbatas. Sederet kodrat seperti kehamilan, menyusui, menstruasi, hingga kebutuhan kebersihan dasar seringkali luput dari perhatian dalam respons bencana.

Fasilitas pengungsian yang tidak memadai—termasuk kurangnya privasi, kamar mandi unik yang tidak aman, minimnya penerangan, serta akses terbatas terhadap pembalut dan produk kebersihan reproduksi—berpotensi memperburuk kondisi kesehatan, termasuk risiko infeksi dan pelecehan.

Kerentanan yang Berlapis: Keringanan dari Struktural dan Patriarki

Ketidaksetaraan gender tidak muncul saat bencana terjadi saja; ia telah tertanam jauh sebelumnya. Patriarki memperkuat praktik sosial yang mendewakan laki-laki dalam pengambilan keputusan, mengabaikan perempuan dalam rancangan kebijakan darurat, dan mempersempit ruang bagi perempuan kepala rumah tangga serta mereka dari kelompok rentan seperti penyandang disabilitas.

Data menunjukkan bahwa perempuan dan anak-anak di daerah konflik atau rawan bencana juga mengalami lonjakan kekerasan berbasis gender pada masa tanggap darurat. Praktik kekerasan tersembunyi ini antara lain pelecehan seksual, kekerasan ekonomi, dan diskriminasi dalam distribusi bantuan.

Peran Perempuan di Tengah Krisis: Lebih dari Sekadar Korban

Walau berjuang di garis paling depan dari dampak bencana, perempuan juga sering menjadi pilar sosial: mereka mengorganisasi dapur umum, membantu evakuasi, memberi dukungan emosional dan sosial kepada komunitas, hingga memastikan bahwa kebutuhan keluarga dan warga lanjut usia tetap tersalurkan. Tetapi peran ini jarang diakui secara formal dalam respons kebencanaan dan pemulihan.

Kebutuhan yang Minim Perhatian dalam Kebijakan dan Penanganan Bencana

Kebijakan penanggulangan bencana masih minim mengintegrasikan perspektif gender. Misalnya, kebutuhan akan ruang aman bagi perempuan, layanan reproduksi ataupun kebersihan reproduksi, pemberdayaan perempuan dalam pengambilan keputusan lokal, dan distribusi bantuan yang responsif terhadap perbedaan gender sering kali terlupakan.

Beberapa kebijakan yang telah muncul—seperti pengarustamaan gender oleh BNPB—mengakui bahwa toilet di posko, bilik laktasi, hingga pelibatan perempuan dalam pengelolaan pengungsian menjadi bagian dari solusi. Namun, implementasinya masih jauh dari merata, terutama di wilayah terpencil atau bencana besar.

Langkah-Langkah Utama Menuju Ketangguhan yang Adil Gender

Untuk memperkecil beban ganda terhadap perempuan dalam setiap bencana, berikut langkah penting yang harus diambil:

• Memastikan fasilitas pengungsian yang aman dan ramah perempuan—privasi, penerangan, kebersihan—dalam setiap lokasi darurat.
• Menyediakan akses penuh terhadap layanan kesehatan reproduksi, kebersihan perempuan dan produk kebersihan reproduksi, khususnya selama darurat.
• Melibatkan perempuan secara aktif dalam perencanaan tanggap darurat, tanggap bencana, dan pemulihan, sehingga keputusan mencerminkan kebutuhan nyata di lapangan.
• Meningkatkan penerapan kebijakan yang mempertimbangkan gender dalam mitigasi risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim.
• Mendorong mekanisme pelaporan kekerasan berbasis gender selama dan setelah bencana, serta perlindungan yang perlu tersedia secara serius.

Kesimpulan

Bencana alam dan krisis iklim bukanlah nasib yang terjadi begitu saja; dampaknya terhadap perempuan adalah cerminan ketimpangan sosial dan gender yang sudah ada. Memang perempuan selalu menjadi korban yang paling rentan. Tetapi lebih dari itu, mereka seharusnya dihargai sebagai pemangku solusi dalam ketahanan masyarakat. Melalui pengakuan, kebijakan responsif gender, dan pelibatan nyata, kita dapat membentuk respons kebencanaan yang tidak hanya menyelamatkan nyawa, tetapi juga menjaga martabat dan keadilan.