Perpanjangan SPHP dinilai penting untuk stabilitas harga

Kebijakan pemerintah yang menetapkan perpanjangan penyaluran beras melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan SPHP tahun 2025 hingga 31 Januari 2026 mendapat dukungan dari Eko Wahyudi, anggota Komisi IV DPR. Menurutnya, langkah ini strategis demi menjaga harga pangan nasional tetap stabil, terutama komoditas beras, di tengah potensi fluktuasi di awal tahun. Prioritas utama adalah mengendalikan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat.

Fokus pada distribusi yang tepat waktu dan sesuai sasaran

Eko Wahyudi menekankan pentingnya pelaksanaan SPHP yang tepat waktu, sasaran, dan koordinasinya. Ia menyebut bahwa momen transisi tahun baru sering dibarengi gangguan distribusi dan lonjakan permintaan pangan, sehingga intervensi melalui SPHP harus maksimal.

Dalam hal ini, ia menyerukan kepada Bulog dan instansi terkait agar memaksimalkan sisa target penyaluran SPHP 2025 selama masa perpanjangan. Eko menegaskan bahwa tersedianya stok dan anggaran saja tak cukup; distribusi perlu berjalan lancar agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.

Perhatian terhadap petani dan ketahanan pangan jangka panjang

Eko Wahyudi menyebut bahwa meski kebijakan stabilisasi harga bagi konsumen penting, kepentingan petani juga tak boleh diabaikan. Ia mengingatkan agar harga gabah di tingkat produsen tetap layak agar kebijakan ini tidak berdampak merugikan mereka.

Selain itu, Eko menyatakan bahwa SPHP bukan solusi tunggal jangka panjang. Menurutnya, ketahanan pangan sejati hanya dapat tercapai jika produksi pangan nasional diperkuat, sistem distribusi diperbaiki, dan pengelolaan cadangan beras dikelola dengan baik.

Dampak langsung bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan kelas menengah

Perpanjangan SPHP diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah. Dengan harga beras yang lebih terkendali, beban pengeluaran rumah tangga dapat ditekan dan sekaligus membantu menjaga stabilitas inflasi pangan.