Evaluasi Menyeluruh BUMD sebagai Momentum Perubahan

Fraksi Partai Golkar Jawa Timur menyerukan evaluasi total seluruh kinerja Badan Usaha Milik Daerah BUMD menyusul munculnya sejumlah kasus rasuah dan inefisiensi pengelolaan aset milik Pemprov Jatim. Tekad ini dipicu oleh terkuaknya dugaan korupsi di PT Delta Artha Bahari Nusantara DABN, anak usaha dari PT Petrogas Jatim Utama PJU, yang dinilai menjadi gambaran jatuhnya kepercayaan publik terhadap tata kelola perusahaan milik daerah. Sekretaris Fraksi Golkar Jatim, Hadi Setiawan, menyebut bahwa kasus DABN menjadi titik balik untuk mengevaluasi tidak hanya kinerja tetapi juga dampak terhadap pemasukan daerah. Penegasan evaluasi dibutuhkan agar BUMD–BUMD dapat lebih bertanggung jawab dalam pengelolaan aset dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah PAD tidak ‘mandul’ lagi. Hadi Setiawan, Golkar DPRD Jatim • Dilaporkan oleh Suara Merdeka dan Barometer Jatim pada pertengahan Oktober 2025.

Ketidakoptimalan Dividen dan Perolehan PAD

Data internal menunjukkan bahwa setoran BUMD ke PAD masih jauh dari yang diharapkan. Dari target Rp 473,11 miliar pada 2024, realisasinya mencapai hanya Rp 471,68 miliar. Beberapa BUMD—khususnya anak perusahaan seperti PT Kasa Husada Wira Jatim di bawah PWU—dinyatakan belum memberikan manfaat yang sepadan dengan modal yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Hadi Setiawan menyoroti bahwa rumah sakit milik Pemprov yang menjadi pengguna potensial produk Kasa Husada malah jarang memakai barang tersebut. Selain itu, kontribusi kecil dari BUMD lain seperti JGU, BPR, PWU, dan Air Bersih menambah urgensi evaluasi menyeluruh atas efisiensi dan produktivitas BUMD. Sumber: Barometer Jatim; Suara Merdeka, Oktober 2025.

Politik Keberpihakan kepada Rakyat sebagai Prinsip Utama

Di penghujung tahun 2025, Golkar Jawa Timur menegaskan kembali arah politiknya yakni keberpihakan kepada rakyat. Melalui kegiatan refleksi yang digelar pada awal Januari 2026, Ketua DPD Golkar Jatim Ali Mufthi dan Sekretaris Blegur Prijanggono menyampaikan bahwa Golkar akan tetap mendukung pemerintahan dan fokus memperkuat keberpihakan terhadap kebutuhan masyarakat. Laporan Memorandum.Disway, 2 Januari 2026. Partai menyoroti pentingnya kerja kerakyatan yang lebih konkret: pelayanan publik yang mendasar, kemudahan akses bagi masyarakat, dan responsivitas terhadap permasalahan rakyat sehari-hari.

Tantangan dan Jalan Ke Depan

Walau sudah ada langkah refleksi awal, Golkar Jatim menyadari sejumlah tantangan tetap besar. Penegakan hukum terhadap kasus korupsi menjadi sorotan, termasuk bagaimana dugaan di DABN akan diproses secara hukum. Efisiensi dan manajemen BUMD dipandang memerlukan reformasi struktural agar aset-aset pemerintah daerah tidak terbuang percuma. Selama ini kekhawatiran muncul karena jumlah dividen dan imbal hasil ke PAD tidak sesuai dengan investasi modal, menunjukkan kelemahan dalam strategi pengelolaan. Rencana evaluasi total diharapkan juga menghasilkan rekomendasi yang dapat diukur dan dilaksanakan dalam program kerja 2026.

Kesimpulan: Pilar Keberpihakan Lebih dari Sekadar Janji

Intinya, Golkar Jawa Timur menutup tahun 2025 tidak hanya dengan catatan kelemahan, tetapi juga dengan tekad untuk berubah. Evaluasi total terhadap BUMD dan perluasan politik keberpihakan kepada rakyat menjadi dua sayap strategis yang akan diadang di tahun mendatang. Jika rekomendasi evaluasi dijalankan dengan baik, diharapkan tidak hanya meningkatkan PAD, namun juga menjaga kredibilitas Golkar di mata publik sebagai partai yang mendengar dan mewakili rakyat.