Mendagri Serukan Penanganan Tambahan di Aceh Tamiang

Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menyebut bahwa penanganan dampak banjir dan longsor di Kabupaten Aceh Tamiang harus mendapatkan perhatian khusus. Ia menyatakan bahwa kerusakan di daerah itu relatif lebih parah dibandingkan dengan lokasi bencana lainnya setelah melakukan pengamatan udara. 

Arahan Presiden dan Sinergi antar Lembaga

Tito menjelaskan bahwa bencana hidrometeorologi akibat curah hujan tinggi melanda provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sejak hari pertama kejadian, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan mobilisasi nasional dengan pembagian tugas lintas kementerian dan lembaga. 

Cadangan Beras Nasional dan Bantuan Logistik

Mendagri memastikan bahwa stok cadangan beras nasional sangat cukup. Daerah terdampak jenis bencana dapat mengakses beras cadangan milik Bulog secara gratis, sepanjang terdapat permintaan resmi dari kepala daerah. Bantuan tersebut bukan bagian dari program SPHP, melainkan bersifat grat­is. 

Penambahan Anggaran dan Dukungan Antardaerah

Keterbatasan anggaran belanja tidak terduga BTT di banyak kabupaten/kota menjadi sorotan. Pemerintah pusat menambah bantuan BTT Rp4 miliar per kabupaten/kota terdampak, serta Rp20 miliar bagi pemerintah provinsi. Di sisi lain, dukungan antardaerah telah terkumpul hampir mencapai Rp60 miliar dan telah disalurkan ke lokasi–lokasi terdampak. 

Prioritas Pembersihan Lumpur dan Daftar Rumah Rusak

Pembersihan lumpur menjadi prioritas utama, terutama di fasilitas umum, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kantor pemerintahan. Tito meminta pemerintah daerah melakukan pendataan rinci kerusakan rumah berdasarkan kategori rusak ringan, sedang, berat, ataupun hilang. Data itu akan menjadi dasar bantuan langsung dan pembangunan hunian sementara maupun tetap melalui BNPB dan kementeriaan terkait. 

Kehadiran Negara di Tengah Krisis

Mendagri juga menegaskan bahwa kehadiran negara harus tampak nyata di tengah masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan relawan dianggap penting untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak — terutama logistik dan hunian — terpenuhi secara tepat waktu dan tepat sasaran.