Jakarta Perlu JPO Aman dan Inklusif

Selasa, 30 Desember 2025 – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, meresmikan dua Jembatan Penyeberangan Orang JPO baru yang ramah disabilitas di wilayah Pesanggrahan, Jakarta Barat dan Pangkalan Jati, Jakarta Timur. Peresmian ini dilakukan di lokasi JPO Pesanggrahan yang turut menegaskan komitmen Pemprov DKI untuk merespons aspirasi warga, khususnya melalui musyawarah perencanaan pembangunan atau *Musrenbang*.

Spesifikasi dan Inovasi Material

Dua JPO tersebut dibangun dalam kurun waktu sekitar tujuh bulan. JPO Pesanggrahan memiliki panjang ± 31 meter dan lebar 3 meter dengan ornamen ikan cupang dan bunga anggrek, sementara JPO Pangkalan Jati berdimensi panjang ± 27 meter dan lebar 3 meter dengan ornamen daun pinang khas Cipinang Melayu. Kedua akses penyeberangan ini dilengkapi lift sebagai fasilitas pendukung bagi lansia dan penyandang disabilitas.

Material yang digunakan bukan besi konvensional pada tangga, melainkan *conwood* concrete wood — material beton menyerupai kayu. Pemilihan ini dimaksudkan sebagai upaya pencegahan terhadap aksi pencurian besi yang kerap terjadi pada jembatan penyeberangan publik.

Dorongan Kesadaran dan Keterlibatan Warga

Yuke Yurike Kepala Komisi D DPRD DKI Jakarta mengajak masyarakat ikut aktif menjaga keamanan dan pemeliharaan fasilitas umum ini. “CCTV memang membantu, tetapi yang paling penting adalah kesadaran masyarakat untuk menjaga fasilitas umum ini,” katanya. Warga diimbau menjaga kebersihan, ketertiban, serta melaporkan jika terjadi kerusakan atau indikasi pencurian.

Yuke menekankan bahwa JPO ini dibangun atas dasar aspirasi warga melalui Musrenbang. Lokasi yang dibidik memiliki aktivitas tinggi sehingga sangat dibutuhkan fasilitas penyeberangan yang aman dan nyaman. Fasilitas lift dan orientasi desain yang inklusif menjadi bagian dari standar DKI untuk fasilitas publik.

Harapan Pengembangan ke Depan

Gubernur Pramono mendorong pembangunan JPO-JPO lain di lokasi strategis, termasuk kerja sama dengan pihak swasta untuk memuluskan pendanaan. Tidak semua pembangunan infrastruktur publik akan bergantung eksklusif pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD.

Dengan fasilitas yang sudah tersedia, diharapkan masyarakat Jakarta dapat memanfaatkan JPO tersebut secara maksimal, serta menjaga dan merawatnya agar tetap awet. Pemprov menyiapkan sistem pengawasan melalui CCTV dan struktur pelaporan agar respon pemeliharaan bisa lebih cepat.